Priyo: putusan MK tambah kewenangan DPD

wakil ketua dpr priyo budi santoso melihat putusan mahkamah konstitusi dan menyerahkan kewenangan terhadap dpd supaya mengajukan juga mendiskusikan rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan seperti yang diharapkan dpd.

saya harap dpr mau mentaati putusan mk soal kewenangan dpd pada proses legislasi bersama dpr dan presiden. hanya saja dpd belum bisa ikut mengambil langkah ataupun ketok palu selama paripurna dpr bersama presiden, tutur priyo budi santoso di `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.

pembicara lainnya di dialog itu merupakan, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, dan pakar hukum tata negara irman putra sidin.

menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi dan mengabulkan gugatan uji materi terhadap uu no 27 tahun 009 perihal md3 dan uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan sudah membesarkan kewenangan dpd, meski masih separuh dan diimpikan oleh dpd.

Yang Lain: cincin pasangan murah - cincin kawin murah - perak murah - cincin perak murah

meskipun dpd sudah memiliki kewenangan untuk mengajukan dan membahas ruu bersama dpr, kata dia, namun belum mempunyai hak untuk ikut menentukan.

dpd juga belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menungkapkan masukan, serta sebagainya. namun, putusan mk tersebut merupakan momentum penting kepada dpd untuk berperan lebih aktif di proses pembahasan ruu, ujarnya.

politisi partai golkar ini menambahkan, selanjutnya tergantung pada cara dod ri supaya memastikan dpr ri serta tokoh-tokoh nasional dalam mewujudkan peran tersebut.

ketua dpd irman gusman menungkapkan putusan mk tersebut memberikan kewenangan lebih besar terhadap dpd supaya merumuskan dan membahas ruu bersama dpr, terlebih ruu yang mengenai melalui otonomi daerah.

irman berharap, melalui keterlibatan dpd selama pembicaraan ruu dengan begini ingin semakin meningkatkan produktivias serta mutu pilihan uu yang dihasilkan dpr bersama dpd.

bagi kami ketika ini dan berguna prosesnya dulu, sehingga mekanisme legislasi sesuai dengan putusan mk, katanya.

Entri Populer